SIPP PERAWAT

Model Performance Perawat

Diskusi komunitas Perawat Indonesia semakin hangat dan fantastis, “GAYENG” walaupun Undang-Undang Keperawatan belum di syahkan. Mengapa hangat karena terbitnya KepMenkes No.HK.02.02./MENKES/148/I/2010 hanya substansi kepada praktek mandiri Perawat. Mereka terlihat antosias, ada yang pro dan kontra itulah fenomena “ROTI BARU” SIPP. Bagi mereka yang Pro mereka merasa kompetensinya telah diakui dimana bisa menjalankan kegiatan baru dan terasa aman, khusunya dalam “Home Care” Itu ya sah saja, hanya saja SIPP memandang, mengatur sama kompentensi Perawat, tak tercantum secara jelas tentang klasifikasi Perawat Profesional (Ners/Spesialis) dengan Perawat vokasional (D III) dalam praktek mandiri. Perawat boleh memberikan obat lebel biru dan atau bebas terbatas, bisa pasang plang praktek seperti Bidan, dokter.
Bagi mereka yang sudang menjadi “Mantri / dokter Desa”, mereka berkomentar agak doyong “kontra”. Dari survey terbuka kepada Perawat yang bekerja di Puskesmas berkomentar sebagai berikut :
1. Wah itu memmbuat saya tertanggu, apa lagi yang diakui min D III Perawatan..saya yang SPK gimana nih…(Perawat yang ditak meneruskan D III Perawatan
2. Kalau praktek semacam itu..apa masyarakat mau manfaatkan jasa Perawat, Ini suara Perawat yang punya Balai Pengobatan “Klinik”
3. Ada atau tidak tak berpengaruh bagi kami, karena kami tidak praktek Perawat..saya sudak nyaman dengan usaha non perawatan
Dinas Kesehatan selaku kepanjangan tanagn pemerintah dan juga sebagai pembina SDK dan tenaga profesi &;“Regulator” perijinan bidang kesehatan maka akan menjalankan peraturan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam memfasilitasi permintaan para Perawat, dan akan melakukan pembinaan secara tegas bersama Pengurus PPNI untuk DPD II dan atau Komesariat dalam hal perizinan.
Dalam BAB III, Penyelenggaraan Praktik di sebutkan dalam pasal 8,9.10. 11. 12 yaitu :
Pasal 8
(1) Praktik keperawatan dilaksanakan pada faslitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga
(2) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujuakan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
(3) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :a)pelaksanaan asuhan keperawatan, b)pelaksanaan promotif, preventif, pemulihan dan pemberdayaan masyarakat c) pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer.
(4) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, dan pelaksanaan tindakan keperawatan
(5) Implementasi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penerapan perencanaan dan pelaksanaan tindakan keperawatan
(6) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaaksud pada ayat (5) meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan
(7) Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan obat bebas dan atau bebas terbatas Bagi Perawat yang bekerja di daerah terpencil, perbatasan ada kekhususan sebagaimana pada pasal 10 ayat 2 yaitu Bagi Perawat yang menjalankan praktik didaerah yang tidak memiliki dokter dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan dimaksud pasal 8 dan pada ayat (3) : Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kompetensi, tingkat kedaruratan dan kemungkinan untuk dirujuk. Pada (4) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kecamatan atau keluarhan/desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Tetapi perlu dicermati pada ayat (5) bahwa Dalam hal daerah sebagaimana dimakssud pada ayat (4) telah terdaapat dokter . kewenangan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.
Bagi Perawat yang terbiasa praktik jadi Mantri Kesehatan, selama desanya belum ada dokter berarti bisa melakukan praktik diluar kewenangannya asal sudah ditetapkan oleh DKK, tapi kalau sudh ada dokter dan sulit melepaskan ketergantungan masyarakat (masyarakat sudah sangat percaya) maka sebaiknya fasilitasnya menjadi “BALAI PENGOBATAN” sehingga ada dokternya dan Perawat yang saling bergayuh sambut sehingga ada keamanan dan kenyaman dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, tentu saja keduanya berijin yang dikeluarkan oleh DKK.

SELAMAT DAN SUKSES untuk Perawat, Semoga Tetap menjadi diidam-idamkan oleh masyarakat. Yang membaca artikel ini untuk bisa disebarluaskan/sosialisasi ke Dokter dan teman-teman sehingga akan terjalin KEMESRAAN dalam Pengabdiannya.
(BAWOR DINKES DKK Banyumas)

About these ads

2 Tanggapan to “SIPP PERAWAT”

  1. idealnya dengan adanya suatu peraturan pemerintah ataupun undang- undang dalam aplikasi di masyarakat akan sama- sama terlindungi,baik petuagas ataupun provider kesehatan maupun pasien,kami selaku mantri ndesa sebenarnya manut- manut wae…masyarakatpun relatif masih menyukai para mantri ndesa,terlebih sekarang biaya berobat di rumah sakit atupun puskesmas rawat inap relatif melambung tinggi.mantri desapun tidak sedikit yang melakukan infus,injeksi atau homecare di rumah pasien ataupun dirumah sang mantri atas desakan dari keluarga pasien.ya itulah undang- undang di negri tercinta ini,akan selalu terjadi tumpang tindih.Yo wis kang bawor…selagine uu atau pp durung sempurna aku arep nulungi sedulur-sedulurku dhisit sing pada njaluk pitulungan maring aku, sing penting bismillah, ati- ati, tetep sinau lan sinau, emut karo sing gawe urip,VIVA 4 PERAWAT, BERSATU UNTUK BERKEMBANG.

  2. sulist Says:

    okey lah…. kang bawor, aku manut sajalah gimana baiknya,… kita sebagai waga negara yang baik, sudah seharusnya taat hukum, ya nggak!! walaupun hukum itu sendiri kebanyakan masih tumpang tindih dengan peraturan2 yang lain. Apalagi setingkat permenkes, kepmenkes ataupun PP, yang udah bebbentuk UU pun begitu… Lihat saja undang2 yang sudah ada. UU ini bisa bertentangan dengan UU itu, UU sana bisa nggak sinkron dengan UU sini, UU A nggak Pas dengan daerah B, UU B nggak pas dengan daerah A. Kalo nggak percaya silahkan cermati, atau pelajari yg lebih mendalam hukum2 dan peraturan2 yg ada. Kenapa bisa begitu??? Karena yang buat UU adalah manusia yang masing2 punya kelemahan, punya kepentingan yang berbeda, punya ini punya itu dllllllllll… Conto kecil aza, orang selain dokter gak boleh pakai metode, alat atau apapun yg seolah-olah seperti dokter. Coba pikir… (biar mumet) Padahal perawat juga pake stetoskop, tensimeter, nyuntik, pasang infus…. juga punya pelajaran ttg anamnesa, pemeriksaan fisik pada pasien, yg menggunakan alat yang sama dengan dokter….. dan… begitulah manusia.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: