SKENARIO IMPLEMENTASI PP 51 TH 2009 DINKES KABUPATEN

Dr Widayanto, M.Kes

Terbitnya PP nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian di kalangan tenaga kefarmasian, fakultas farmasi serta di Pelayanan Kesehatan, khususnya Pemilik (Apotek, RSU/RSK, UPT DinKes Kab. dll) terjadi opini dan obrolan yang hangat dan “mbleketaket”. Di satu pihak yang pro hal tersebut menjadi “PELUANG” yang menggairahkan dan dipihak lain yang kontra merupakan, “ANCAMAN” yang memusingkan. Mengapa terjadi hal demikian ? Bawor DKK Banyumas mengupasnya :
Dengan terbitnya PP 51 Tahun 2009, maka hal tersebut merupakan wujud dari implementasi UU Nomor 23 Tahun 1992, khususnya pasal 63. dan tersebut merupakan impian bersama bagi profesi Apoteker dan Tenaga Teknik Kefarmasian dan juga perguruan tinggi yang mempunyai fakultas Farmasi. Jelas dan sangat jelas dalam BAB dan pasalnya memberi peluang bagi tenaga Apoteker Muda untuk dapat berkiprah lebih luas dalam peran sertanya dalam pembangunan kesehatan di tingkat Kabupaten maupun Propinsi. Apoteker akan menjadi raja dalam dunia Pekerjaan Kefarmasian, mereka akan menjadi Penanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian baik Apotek, PBF, Instalasi Farmasi RS, Klinik maupun Puskesmas, kecuali pada daerah terpencil saja yang bisa di gantikan oleh dokter, sehingga perguruan tinggi yang mempunyai Fak.Farmasi kini bernafas “LEGA” bahwa mahasiswanya mempunyai masa depan yang cerah dan menjanjikan, Demikian pula pada kalangan Tenaga Teknik Kefarmasian (S1 Farmasi, D III Farmasi, Analais Farmasi dan Asisten Apoteker) berpeluang yang sama walaupun mereka tidak bisa menjadi penanggung jawab. PP Nomor 51 tersebut hanya mengakui kedua tenaga kefarmasian tersebut yaitu Apoteker dan tenaga Teknik Kefarmasian. “Alhamdulillah…..seberkas Sinar telah datang” teriak Nur Baety mahasiswa yang sedang mengambil profesi Apoteker di Perguruan ternama di Jogja
Perlu disikapi secara arif dan seksama bagi Apoteker-Apoteker yang sedang menjalankan keprofesiannya di fasilitas pelayanan kesehatan, bahwa dengan diberlakukannya PP No 51 Th 2009 tersebut maka Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian (pasal 21 ayat 1) dan pada pasal 21 ayat 2 bahwa Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dilaksanakan oleh Apoteker. Implementasinya Apoteker harus ada dan Siaga selama fasilitas pelayanan kesehatan buka, baik yang buka 12 jam maupun 24 jam maka Apoteker untuk menjalankan dengan baik, dimana kondisi sekarang hampir 95 % yang menyerahkan obat berdasarkan resep adalah tenaga Non Apoteker (AA, Non Medis, Perawat, /Bidan, Pemilik, dsb), mereka rata-rata beraktifitas diluar fasilitas pelayanan….mengapa ? Jawabanya itulah tradisi.peninggalan nenek moyangnya, walaupun sarana tersebut tersedia Apoteker Pendamping, “Paling-paling mereka datang 1 – 2 kali /minggu, itu saja sudah TOP” kata AA disebuah Apotek.
Dengan keharusan atas kewajiban tersebut maka gambaran MUTU pekerjaan kefarmasian dimasa yang akan datang akan mulai nampak dan terjamin keamanan di Pengguna (pasien), dan bagaimana dampak bagi Pemilik Apotek, RSU/RS Khusus, Puskesmas, Klinik, Toko Obat ? Mereka mau tidak mau atau terpaksa mengalokasikan biaya tambahan untuk menggaji tenaga Apoteker dan Teknik Kefarmasian.dalam upaya standarisasi dan pelaksanaan PP No 51 tsb.
Adapun skenario Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) sebagai Regulator dalam menyingkapinya adalah sebagai berikut :
1. Sosialisasi PP No.51 Th 2009 kepada IAI (Ikatan Apoteker Indonesia), PAFI, Asosiasi Pemilik Apotek, RSU/RSK, Puskesmas, Klinik, PBF, dan Pemda setempat. Khusus untuk RSU/RSK dilakukan secara berkesinambungan sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
2. Melakukan kajian dan analisa kebutuhan Apoteker dan Tenaga Teknik Kefarmasian dalam upaya standarisasi
3. Mengadakan seminar/ workshop di Perguruan Tinggi atau di Organisasi Profesi Apoteker.
4. Perencanaan dan Usulan formasi bagi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian di RSU/RSK Negeri dan Swasta
5. Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pelayanan Obat di fasilitas pelayanan
6. Menfaslitasi pengurusan Surat Tanda Regestrasi Apoteker (STRA) ke Menteri Kesehatan
7. Menerbitkan dan menertibkan SIPA (Surat Ijin Praktek Apoteker)
8. Bekerjasama dengan IAI dan PAFI Cabang di Kabupaten dalam Pembinaan dan Pengawasan sejak dini (dalam pendirian sebagai syarat)
9. Mendukung perjuangan Apoteker dan Tenaga Teknik Kefarmasian atas hak dan kewajibannya
10. Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian.
11. Memberikan kemudahan dalam pendirian Apotek serta menumbuhkembangkan kesadaran bisnis dan kompetitif yang sehat dan bermartabat.

4 Tanggapan to “SKENARIO IMPLEMENTASI PP 51 TH 2009 DINKES KABUPATEN”

  1. semoga profesi di jajaran farmasi dapat menjadi profesi yang bermartabat dan profesional seperti yang diharapkan serta dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dibidang kesehatan

  2. Semoga saja semuanya berniat baik. Tidak hanya untuk kekuasaan semata.

  3. vita marwinda Says:

    strateginya lumayan… tinggal pelaksanaannya.. gudlak deh y…

  4. Ipang Djunarko Says:

    Luar biasa! Skenario Dinkes Kab. Banyumas lebih maju dalam menyikapi PP 51/2009. Sukses buat semua program2 tsb. Saya yakin semua juga demi peningkatan kualitas hidup sehat masyarakat.
    Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: